Analisis Konflik Kepentingan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan dalam Penegakan Hukum yang Adil (Studi Terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara idealitas perlindungan hukum terhadap jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dengan realitas praktik penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan danketidakadilan. Ketentuan yang mensyaratkan persetujuan Jaksa Agung sebelum proses hukum terhadap jaksa bertujuan menjaga independensi, namun dalam praktiknya dapat menciptakan perlakuan istimewa yang bertentangan dengan prinsip equality before the law. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konflik kepentingan berbasis kajian normatif yang dikaitkan secara konkret dengan studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme imunitas jaksa berpotensi menghambat akuntabilitas serta membuka ruang konflik kepentingan akibat dominasi kontrol internal. Kasus Jaksa Pinangki menjadi bukti nyata bahwa lemahnya pengawasan dapat mendorong penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan imunitas secara proporsional, penguatan pengawasan eksternal, serta penegakan kode etik yang tegas guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.