Mekanisme Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidakjelasan mekanisme pengawasan, kelemahan pengaturan sanksi, serta kesenjangan antara regulasi pusat dan praktik di lapangan yang berdampak pada efektivitas penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan sumber data dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang diterbitkan pada rentang tahun 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 47 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme penyaluran CSR secara komprehensif meliputi perencanaan dan penganggaran oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS serta perlakuan anggaran CSR sebagai biaya perseroan, akuntabilitas dan transparansi melalui laporan tahunan yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, namun masih terdapat kelemahan signifikan pada pengaturan subjek hukum dan sanksi yang bersifat delegatif serta ketidakharmonisan definisi CSR antar peraturan perundang-undangan.