Kedudukan Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Siyasah Dusturiyah

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa perkembangan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait kedudukan hukum serta pengawasan dan pertanggungjawabannya sebagai pengelola investasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BPI Danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta pengawasan dan pertanggungjawabannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan siyasah dusturiyah. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPI Danantara merupakan badan hukum publik yang bersifat sui generis dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari kementerian, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Berdasarkan karakteristik tersebut, BPI Danantara menurut analisis penulis lebih tepat diposisikan sebagai lembaga negara penunjang (state auxiliary body). Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal, namun masih memerlukan penguatan akuntabilitas publik dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum BPI Danantara telah memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan pengawasan dan pertanggungjawabannya pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip amanah, mas'uliyyah, hisbah, hifz al-mal, dan mashlahah, meskipun masih memerlukan penguatan tata kelola agar pengelolaan investasi negara berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.