Problematika Pengadaan Lahan Tol Sibanceh Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dan Prinsip Al-‘Adl

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), khususnya pada tahap penetapan ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Permasalahan utama terletak pada perbedaan hasil pengukuran lahan serta penggunaan Peraturan Gubernur Bengkulu sebagai acuan penilaian harga tanam tumbuh, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip al-‘adl (keadilan) dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data lapangan berupa hasil observasi, dokumen pengukuran, serta data penilaian tanaman dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nilai ganti rugi dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran dari manual menjadi penggunaan satelit yang lebih akurat, serta pertimbangan normatif atau dasar hukum oleh Kantor Jasa Penilai Publik dalam menentukan sruktur nilai ekonomi. Penggunaan regulasi dari Provinsi Bengkulu dilakukan sebagai solusi atas kekosongan hukum di Aceh, dengan mempertimbangkan kesamaan kondisi ekonomi daerah. Dari perspektif al-‘adl, proses ini dapat dinilai telah memenuhi unsur keadilan prosedural karena pemerintah telah memberikan ruang keberatan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataannya belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.