Analisis ‘Iddah Wafat Bagi Wanita Karir Dan Cuti Masa ‘Iddah Dalam Fikih Modern Harmonisasi Hukum Positif Di Aceh

Kewajiban menjalani masa ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya merupakan ketentuan hukum Islam yang memiliki landasan tekstual kuat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Namun, dalam konteks masyarakat modern, khususnya bagi perempuan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau pekerja formal, pelaksanaan ‘iddah sering berhadapan dengan tuntutan profesional dan ketentuan administratif yang tidak secara khusus mengakomodasi kebutuhan tersebut. Di Aceh, sebagai daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan harmonisasi antara norma fikih, sistem hukum positif Indonesia, dan kebijakan publik berbasis syariat. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana konstruksi normatif ‘iddah wafat dalam al-Qur’an, Sunnah, serta literatur fikih klasik dan fikih modern; (2) bagaimana kedudukan hukum ‘iddah wafat dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam regulasi cuti bagi wanita karir; dan (3) bagaimana peluang normatif dan yuridis harmonisasi regulasi cuti masa ‘iddah dalam kerangka keistimewaan Aceh melalui instrumen qanun atau peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan teologis-normatif, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘iddah wafat merupakan kewajiban normatif dalam hukum Islam yang mengandung dimensi teologis, sosial, dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah dan fikih kontemporer, pelaksanaannya perlu dipahami secara kontekstual sesuai dengan perubahan peran sosial perempuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit hak cuti masa ‘iddah bagi pekerja maupun ASN, meskipun tersedia ruang kebijakan administratif untuk mengakomodasi pelaksanaannya. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa Aceh memiliki peluang normatif dan yuridis untuk membentuk regulasi cuti masa ‘iddah melalui qanun atau kebijakan daerah. Dengan dukungan prinsip siyāsah shar‘iyyah, maṣlaḥah mursalah, maqāṣid al-sharī‘ah, dan analisis black letter law, regulasi tersebut dapat menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan perlindungan perempuan dalam kerangka keistimewaan Aceh.