Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Di Banda Aceh (Studi Kebijakan Pemerintah Aceh)

Liwath merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang sesama jenis yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini mengkaji, pertama, bagaimana penegakan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh terhadap pelaku jarimah liwath di Banda Aceh, kedua, Bagaimana keterlibatan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku jarimah liwath di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima informan yang terlibat dalam instansi Dinas Syariat Islam Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penegakan hukum terhadap jarimah liwath di Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan Qanun Jinayat melalui sinergi Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, DPRA, serta masyarakat setempat. Kerja sama tersebut berperan dalam mendukung penegakan hukum dan pencegahan kasus liwath secara efektif. Kedua, penindakann kasus terhadap jarimah liwath di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan berdasarkan hukum acara jinayat, dengan pembuktian menggunakan alat bukti yang sah serta penjatuhan uqubat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum dan kebijakan pemerintah terhadap jarimah liwath di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 melalui sinergi antarinstansi, meskipun efektivitasnya masih memerlukan optimalisasi upaya preventif, koordinasi, dan dukungan sarana prasarana.