Penggunaan Jalan Umum Untuk Berjualan Menurut Konsep Haq Al-Murur (Studi Kasus di Simpang 7 Ulee Kareng)

Jalan umum merupakan sarana yang diperuntukkan bagi lalu lintas masyarakat untuk melewati dari satu tempat ke tempat tujuannya serta harus digunakan tanpa mengganggu hak pengguna jalan lain sebagaimana prinsip Haq Al-Murur. Namun dalam kenyataannya, jalan kerap dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan, khususnya di kawasan Simpang 7 Ulee Kareng, Banda Aceh, yang berpotensi mengganggu kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggunaan jalan umum untuk berjualan, penegakan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL serta tinjauan menurut konsep Haq Al-Murur dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan terdiri dari pedagang kaki lima, masyarakat pengguna jalan, dan Satpol PP. Pada penelitian menunjukkan adanya penggunaan badan jalan, trotoar pada waktu ramai, terutama sore hingga malam hari yang menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas. Penegakan hukum dilakukan secara preventif berupa imbauan dan teguran, namun belum efektif karena rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi dan perputaran ekonomi masyarakat. Dalam prinsip Haq Al-Murur praktik ini berlandaskan pada indikator adanya hak akses, perizinan, tidak menimbulkan kerugian, pemanfaatan bersama, dan pemeliharaan/tanggung jawab, selama indikator tersebut terpenuhi dan tidak menimbulkan mudharat maka dapat diperbolehkan. Penelitian ini memperjelas batas pemanfaatan fasilitas publik dalam perspektif hukum Islam dan hukum daerah.