Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan (Analisis Hukum Pidana Islam dan Rekonstruksi Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan norma dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenai tanggung jawab pemenuhan nafkah bagi anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan. Selama ini, ketika pelaku dijatuhi sanksi, hukum berhenti tanpa mempertimbangkan akibat lanjutannya, yaitu keberadaan anak yang lahir dari perbuatan pelaku namun tidak mendapat jaminan perlindungan apa pun. Instrumen hukum yang ada, mulai dari KUHP, UU Perlindungan Anak, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum satu pun mengatur kewajiban nafkah bagi anak hasil pemerkosaan secara tegas. Karena itu, persoalan ini dikaji dalam bingkai hukum pidana, bukan hukum keluarga, sebab tanggung jawab nafkah lahir dari kedudukan pelaku sebagai pihak yang melakukan tindak pidana, bukan dari hubungan nasab atau perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu menelusuri dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan secara perspektif-analitis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian menggali konsep ḍamān dan maqāṣid al-syarī’ah dalam tradisi hukum pidana Islam, serta meletakkan keduanya di atas landasan filsafat hukum modern melalui teori keadilan Gustav Radbruch dan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hasil penelusuran menunjukkan sistem hukum yang ada belum mampu menjawab persoalan ini secara komprehensif, sehingga diperlukan rekonstruksi norma yang menempatkan tanggung jawab nafkah sebagai akibat hukum wajib dari tindak pidana pemerkosaan, dengan pelaku sebagai penanggung jawab utama dan negara sebagai penjamin subsidiaris.