Peran Pemangku Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Aceh Besar

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan lingkungan yang terus berulang di Kabupaten Aceh Besar dan berdampak terhadap aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Penanggulangannya memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan, namun koordinasi antar-aktor selama ini belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang berasal dari BPBD, DLH, Kepolisian, Pemadam Kebakaran, WALHI Aceh, akademisi, media, dan masyarakat lokal Kabupaten Aceh Besar, kemudian data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji melalui triangulasi dan member check. Analisis peran pemangku kepentingan didasarkan pada Teori Peran dan Model Pentahelix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar belum menunjukan koordinasi lintas sektor yang optimal dan lebih berfokus pada penanganan pascakebakaran dibandingkan pencegahan. BPBD berperan sebagai koordinator utama dengan dukungan Polri, Damkar, dan masyarakat pada fase respons darurat, namun performa peran pada fase pencegahan dan rehabilitasi belum optimal, disertai keterlambatan peran (role delay) pada fungsi investigasi dan penegakan hukum pascakebakaran. Berdasarkan Model Pentahelix, elemen Government dan Community terlibat aktif, sementara elemen Academics, Business, dan Media belum terintegrasi secara optimal. Faktor penghambat penanggulangan karhutla mencakup faktor teknis dan infrastruktur, faktor kelembagaan dan regulasi, serta faktor sosial dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan protokol koordinasi multi-stakeholder yang mengikat secara hukum, formalisasi mekanisme investigasi pascakebakaran, serta penguatan kapasitas teknologi deteksi dini dan sarana prasarana pemadaman kebakaran. Kata Kunci: Peran Pemangku Kepentingan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tantangan, Peran, Model Pentahelix, Aceh Besar