Sistem Penganggaran Dan Realisasi Bonus Atas Reward Prestasi Atlet Aceh Yang Dilakukan KONI Aceh Menurut Akad Jialah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemberian bonus prestasi atlet yang dilakukan oleh KONI Aceh kepada atlet peraih medali pada ajang PON XXI/2024 Aceh-Sumut, di mana dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik tersebut dapat dikaji melalui konsep akad ji'ālah, yaitu perjanjian pemberian imbalan atas keberhasilan mencapai target tertentu. Namun dalam pelaksanaannya, sistem penganggaran dan realisasi bonus menghadapi berbagai kendala administratif yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran kepada para atlet sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad ji'ālah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Sekretaris Umum dan Kepala Sekretariat KONI Aceh serta beberapa atlet peraih medali dari cabang olahraga, Taekwondo, dan Soft Tenis, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penganggaran bonus dilakukan melalui mekanisme pengusulkan anggaran oleh KONI Aceh kepada Pemerintah Aceh melalui dengan besaran bonus mengacu pada Pergub Aceh, yakni Rp300.000.000 untuk medali emas perorangan, Rp100.000.000 untuk perak, dan Rp60.000.000 untuk perunggu, dengan total anggaran yang diajukan mencapai Rp72.000.000.000. Meskipun nominal bonus telah terealisasi sepenuhnya pada akhir 2025, pencairannya mengalami keterlambatan yang signifikan akibat belum masuknya anggaran dalam APBA murni tahun 2025 serta lambatnya proses pengesahan oleh DPRA, sehingga atlet harus menunggu hingga satu tahun lebih dari waktu yang dijanjikan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian bonus prestasi atlet oleh KONI Aceh pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep akad ji'ālah karena terdapat unsur janji imbalan atas keberhasilan mencapai prestasi serta realisasi pembayaran yang akhirnya terpenuhi sesuai jumlah yang dijanjikan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah khususnya pada aspek ketepatan waktu pembayaran, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terstruktur antara KONI Aceh, Dispora, dan Pemerintah Aceh agar hak-hak atlet dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip akad ji'ālah.