Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Menurut Kaidah Fiqhiyyah “Tasarruf Al-Imām ‘Alā Al-Ra‘Iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah”

Tanah terlantar di Indonesia menjadi isu penting karena berimplikasi luas terhadap dimensi ekonomi, sosial, maupun ekologis. Ketika lahan tidak digunakan secara produktif, peluang penciptaan nilai ekonomi ikut hilang. Keterangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperlihatkan keberadaan tanah terlantar masih relatif besar di banyak daerah, sehingga penanganannya menuntut langkah yang terarah, dan menyeluruh. Kajian ini diarahkan untuk menelaah upaya penertiban serta pemanfaatan kembali tanah terlantar di Indonesia melalui sudut pandang kaidah fikih taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah, yakni prinsip yang menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa semestinya bertumpu pada kepentingan dan kemanfaatan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep dalam hukum Islam, termasuk asas ihya’ al-mawat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penataan terhadap tanah terlantar memiliki arti penting dalam memulihkan fungsi sosial atas tanah sekaligus mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dalam hukum Islam, legitimasi kepemilikan atas tanah berkaitan erat dengan pengelolaannya. Oleh sebab itu, lahan yang dibiarkan tanpa pemanfaatan dapat dialokasikan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk mengusahakannya. Dengan demikian, penerapan kaidah fikih tersebut dapat menjadi dasar normatif bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan, tepat guna, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.