Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/Pn.Bna)

Diversi merupakan mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversi masih terdapat hambatan, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversi, menganalisis dampak terhadap perlindungan anak serta meninjaunya berdasarkan Hukum Pidana Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pertimbangan hakim dalam menolakan diversi dikarnakan tidak terpenuhinya syarat pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu ancaman pidana di atas 7 tahun. Pertimbangan hakim cenderung mengedepankan kepastian hukum, Kedua, dampak penolakan diversi menyebabkan anak tetap menjalani proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif secara sosial dan psikologis. Ketiga, penolakan diversi dalam hukum islam dapat dipahami berdasarkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan masyarakat, karena tindak pidana narkotika menimbulkan kemudaratan dan tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui perdamaian (al-ṣulḥ). Dengan demikian, penerapan diversi pada perkara anak pelaku tindak pidana narkotika masih menghadapi keterbatasan dalam praktik peradilan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih progresif guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak.