Penyelesaian Sengketa Lahan Berbasis Al-Shulhu pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara Perspektif Fiqh Al-Bi’ah

Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara menjadi persoalan agraria yang berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perbedaan klaim penguasaan serta pemanfaatan lahan antara masyarakat dan PT Satya Agung mendorong kebutuhan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor penyebab sengketa lahan, mengkaji penyelesaian sengketa pada perkebunan sawit, serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Al-Bi’ah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, pihak perusahaan, Pansus HGU dan Industri DPRK Aceh Utara, serta LBH Banda Aceh, kemudian diperkuat dengan dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dipengaruhi perbedaan klaim penguasaan, ketidakjelasan batas dan objek lahan, serta perbedaan dasar penguasaan antara masyarakat dan perusahaan pemegang HGU. Penyelesaian ditempuh melalui musyawarah, mediasi, dan fasilitasi lembaga terkait, termasuk pembahasan pengukuran serta inventarisasi ulang lahan. Proses tersebut telah membuka ruang kesepakatan, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian karena pelaksanaan hasil penyelesaian masih menghadapi kendala. Dalam perspektif Fiqh Al-Bi’ah, penyelesaian tersebut pada dasarnya mencerminkan prinsip al-shulhu dan al-syura, namun masih perlu diperkuat dengan keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), penghilangan kemudaratan (izalat al-darar), dan perlindungan lingkungan (hifz al-bi’ah). Penyelesaian sengketa perlu diarahkan pada perdamaian substantif, kepastian hak, dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan kesepakatan secara konsisten, transparan, dan melibatkan seluruh pihak terkait agar manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis dapat dirasakan secara adil.