Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Pelaksaaan Pariwisata Halal Di Kota Sabang

Penelitian ini mengkaji kedudukan Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang. Provinsi Aceh memiliki kekhususan penerapan syariat Islam berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mewajibkan penyelenggaraan pariwisata sesuai nilai-nilai Islam. Permasalahan yang dikaji meliputi regulasi khusus pemerintah Aceh, kedudukan dan kewenangan Dinas Syariat Islam, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pariwisata halal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata halal berlandaskan UUPA dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, namun belum ada qanun khusus tingkat kota. Dinas Syariat Islam memiliki kedudukan koordinatif dengan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata, sedangkan penegakan hukum menjadi kewenangan Wilayatul Hisbah. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang berdampak pada minimnya kegiatan sosialisasi dan monitoring destinasi wisata. Penelitian merekomendasikan penyusunan qanun khusus pariwisata halal, peningkatan anggaran dan SDM, pembentukan forum koordinasi tetap, serta pengembangan media sosialisasi multibahasa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pariwisata halal di Kota Sabang