Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Prinsip Mas’uliyyah Al-Daulah ‘An Al-Ra’iyyah

Penanggulangan bencana banjir merupakan wujud kewajiban konstitusional dan moral pemerintah dalam menjamin keselamatan serta perlindungan masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya masih menghadapi krisis faktual yang kompleks. Gampong Kuta Teungoh merupakan wilayah pedalaman di Kabupaten Nagan Raya yang secara topografis terletak pada bantaran Sungai Krueng Beutong dan mengalami krisis banjir berulang yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini memicu permasalahan empiris terkait pemenuhan tanggung jawab negara, di mana pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya dinilai belum berjalan optimal akibat keterlambatan respons tanggap darurat serta keterbatasan sarana prasarana evakuasi di wilayah pedalaman. Rumusan masalah dalam skripsi penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan prinsip Mas’uliyyah al-Daulah ‘an al-Ra’iyyah terhadap peran BPBD Kabupaten Nagan Raya dalam penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan fiqih siyasah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pada tahap tanggap darurat baru berjalan optimal setelah posko utama terbentuk, namun pada tahap mitigasi pra-bencana dan penanganan awal pascabencana masih sangat lemah akibat kendala aksesibilitas wilayah pedalaman. Ditinjau dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemenuhan hak korban belum merata akibat hambatan geografis dan keterbatasan fasilitas, sementara dalam prinsip Mas’uliyyah al-Daulah ‘an al-Ra’iyyah, pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam upaya penanganan kemaslahatan publik secara utuh. Kesimpulannya, peran BPBD dalam penanganan banjir sudah berjalan namun belum sepenuhnya selaras dengan aturan hukum positif dan prinsip Mas’uliyyah al-Daulah ‘an al-Ra’iyyah.