Ketepatan Waktu Penyerahan Spare Part Alat Pertanian pada Pembelian Secara Order oleh Petani di Mal Traktor Combine Lambaro Menurut Akad Salam

Pembelian spare part alat pertanian secara order merupakan praktik yang lazim dilakukan petani ketika komponen yang dibutuhkan tidak tersedia langsung di toko. Di Mal Traktor Combine Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, transaksi ini dilakukan dengan mekanisme pembayaran uang muka pada saat pemesanan dan pelunasan setelah barang diterima suatu pola yang secara struktural mendekati akad salam dalam fikih muamalah, namun belum memenuhi syarat ra's al-māl yang mensyaratkan pembayaran penuh saat akad berlangsung. Persoalan keterlambatan penyerahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan ketidakjelasan hak khiyār menjadi titik kritis yang perlu dikaji secara normatif. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: realisasi ketepatan waktu dan kesesuaian spesifikasi barang; pelaksanaan hak khiyār; serta tinjauan akad salam terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pemilik toko, karyawan, dan lima petani selaku pembeli, disertai dokumentasi nota transaksi, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, penyerahan barang kerap terlambat dua hingga tiga hari akibat faktor eksternal supplier dan gangguan cuaca, disertai ketidaksesuaian spesifikasi pada sejumlah pesanan. Kedua, hak khiyār tidak dirumuskan sejak awal akad; penerimaan petani atas barang yang tidak sesuai dikategorikan sebagai riḍā bi al-ikrāh min al-nafs, sementara klausul nota yang menutup hak pengembalian dikategorikan sebagai syarṭ munāfī li maqāṣid al-'aqd yang batal demi hukum. Ketiga, praktik ini disimpulkan sebagai akad ṣaḥīḥ ghayr kāmil sah secara identitas namun tidak sempurna pada syarat ra's al-māl, ajal, muslam fih, dan khiyār yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum petani sebagai pembeli.