Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sistem Delik Aduan Pada Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Konstruksi delik aduan absolut dalam pasal 412 membataskan subjek pengadu secara limitatif kepada suami, istri, orang tua, atau anak serta fleksibilitas penarikan pengaduan memunculkan ambivalensi kebijakan yang mempertanyakan konsistensi arah kriminalisasi sekaligus efektivitas penegakannya. Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan:pertama, bagaimana mekanisme delik aduan tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum ditinjau dari kepastian hukum, fungsi pencegahan, dan kesetaraan di hadapan hukum; dan kedua, bagaimana sistem delik aduan tersebut dianalisis dari perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ayat-ayat Al-Qur'an, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh jinayah dan siyasah syar'iyyah, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 mengonstruksikan kohabitasi sebagai tindak pidana formil yang penuntutannya digantungkan mutlak pada kehendak subjektif pengadu, sehingga melahirkan paradoks kebijakan yang melemahkan kepastian penegakan, fungsi pencegahan, dan prinsip kesetaraan hukum. Dari sudut pandang fiqh jinayah, sistem delik aduan ini secara struktural sesuai dengan karakter jarimah ta'zir yang selaras dengan prinsip sitr al-'aib dan hifz al-'irdh, namun tetap menyisakan ketegangan konseptual antara kepentingan privat dan kepentingan kolektif dalam kewenangan ulil amri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Pasal 412 sangat ditentukan oleh desain mekanisme penegakan, bukan semata rumusan normanya.