Penentuan Jumlah Fee Dalam Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Transaksi Gim Roblox Berdasarkan Perspektif Ijarah Ala Al-Amal (Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)

Penelitian ini membahas penentuan jumlah fee dalam penggunaan jasa rekening bersama (rekber) pada transaksi gim Roblox di Yamao Facebook Gaming Store ditinjau dari perspektif akad ijārah 'alā al-'amal. Perkembangan transaksi digital pada gim Roblox mendorong munculnya layanan rekening bersama sebagai bentuk akad ijārah 'alā al-'amal untuk meminimalkan risiko penipuan. Dalam fiqh muamalah, kejelasan ujrah (fee) merupakan syarat sah akad. Namun, pada Yamao Store belum terdapat standar maupun publikasi tarif fee, sehingga besaran fee berbeda antar-admin meskipun karakteristik transaksi serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan fee jasa rekber di Yamao Store dan meninjau praktik tersebut berdasarkan akad ijārah 'alā al-'amal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pemilik, admin, dan pengguna jasa Yamao Store. Data sekunder bersumber dari literatur fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan jurnal terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fee ditentukan berdasarkan nominal transaksi dengan mempertimbangkan biaya administrasi platform, tingkat kesulitan, dan waktu penyelesaian. Besaran fee yang diterapkan setiap admin berbeda-beda, berkisar Rp1.000 hingga Rp20.000, sementara pada transaksi tertentu terdapat admin yang menggunakan tarif 1% dari nominal transaksi. Perbedaan fee antar-admin disebabkan belum adanya SOP dan tarif resmi yang dipublikasikan. Dari perspektif ijārah 'alā al-'amal, seluruh rukun akad telah terpenuhi (para pihak, sighat, objek akad, dan ujrah), tetapi syarat kejelasan ujrah (ma'lūm al-ujrah) belum terpenuhi secara optimal karena ketiadaan standar tarif yang dipublikasikan. Dengan demikian, praktik ini dikategorikan sebagai akad fasad (rusak) dan memerlukan perbaikan melalui penetapan standar tarif yang transparan.