Pengawasan terhadap Dugaan Pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau melalui Konsep Al-Hisbah

Praktik maladministrasi berupa dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh yang membebani masyarakat menjadi persoalan serius. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh, efektivitas pengawasan tersebut, serta tinjauan konsep Al-Hisbah terhadap proses pengawasan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: pencegahan (Kick-Off Meeting), pengawasan rutin (Sidak acak), dan penyelesaian laporan (penerbitan LHP). Ditemukan tiga bentuk maladministrasi utama, yaitu penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum. Pengawasan dinyatakan efektif dengan tingkat kepatuhan pengembalian dana, meskipun dihadapkan pada kendala pembelaan anggaran oleh instansi terkait serta masih rendahnya literasi laporan masyarakat. Kesimpulannya, pelaksanaan pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh secara substantif sejalan dengan prinsip Al-Hisbah dalam Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memberantas Al-Maksu (pungutan secara batil). Ombudsman bertindak sebagai manifestasi muhtasib modern untuk menciptakan keadilan birokrasi, transparansi pelayanan publik, serta melindungi hak-hak masyarakat