Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

Pembahasan mengenai kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i memiliki relevansi yang besar dalam konteks kehidupan modern. Hal ini kerana anak-anak pada masa kini tidak hanya memperoleh harta melalui warisan, hibah, dan wasiat, tetapi juga melalui pendapatan sendiri dalam bidang hiburan, olahraga, media sosial, dan pelbagai aktivitas ekonomi lainnya. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hak milik anak serta batas penggunaan dan pengelolaan hartanya menurut hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i terhadap status kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak serta menganalisis relevansi penerapan kedua pandangan tersebut dalam praktik kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research yaitu dengan sumber data primer dan sekunder berupa kitab-kitab fiqih kedua mazhab, buku dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama mengakui anak sebagai pemilik sah terhadap harta yang diperoleh melalui sebab-sebab yang dibenarkan syariat berdasarkan konsep ahliyyah al-wujub. Namun, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran terbatas kepada anak mumayyiz untuk melakukan transaksi muamalah yang membawa manfaat dengan pengawasan wali, sedangkan mazhab Syafi’i memandang bahwa anak belum memiliki ahliyyah al-ada’ secara sempurna sebelum baligh dan rusyd sehingga pengelolaan harta tetap berada di bawah tanggung jawab wali. Dalam konteks semasa pula, Mazhab Hanafi memberi dasar kepada keterlibatan anak mumayyiz dalam aktivitas ekonomi modern secara terbatas, seperti menerima upah, menjalankan usaha kecil, atau mengelola hasil karyanya sendiri dengan pengawasan wali. Pendekatan ini memperlihatkan kesesuaian dengan realitas kontemporer yang memberi ruang kepada anak untuk berkembang dalam bidang ekonomi dan kreativitas digital. Sebaliknya, mazhab Syafi’i menekankan aspek perlindungan hukum terhadap harta anak melalui penekanan peranan wali dalam mengawasi serta mengendalikan penggunaan harta agar tidak berlaku penipuan, pemborosan, atau eksploitasi terhadap anak di bawah umur.