Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori partisipasi masyarakat Sherry R. Arnstein yang mencakup tiga tingkatan utama, yaitu non-participation, tokenism, dan citizen power. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara secara umum masih berada pada tingkat tokenism, di mana masyarakat telah dilibatkan dalam bentuk pemberian informasi dan konsultasi, namun belum memiliki kekuasaan nyata dalam pengambilan keputusan. Pada aspek non-participation, masih ditemukan masyarakat yang hanya menjadi objek kebijakan tanpa keterlibatan aktif. Pada tingkat tokenism, masyarakat mulai dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi, namun kontribusi mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan. Sementara itu, pada tingkat citizen power, partisipasi masyarakat masih sangat terbatas dan belum berkembang secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana, keterbatasan pengetahuan dan edukasi kebencanaan, faktor ekonomi yang membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup, serta kurangnya dukungan program pemberdayaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara belum optimal dan masih bersifat simbolik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta partisipasi yang lebih aktif dan bermakna dalam upaya pengurangan risiko bencana