Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tinjauan Preventif dan Kuratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan perlindungan korban masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS dan bagaimana pengaturan kebijakan preventif serta kuratif berdasarkan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah mengatur perlindungan hukum yang berorientasi pada korban melalui hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Selain itu, kebijakan preventif diwujudkan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan kelembagaan, sedangkan kebijakan kuratif diwujudkan melalui bantuan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, serta pemulihan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU TPKS telah membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan preventif dan kuratif sebagai satu kesatuan perlindungan yang berorientasi pada korban. Namun, penguatan regulasi pelaksana, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan koordinasi antarlembaga masih diperlukan untuk mendukung optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.