Analisis Kebijakan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Banda Aceh

Aceh menjadi provinsi dengan jumlah penderita gangguan jiwa tertinggi ke-2 di Indonesia setelah DKI Jakarta. Tahun 2025, tercatat sebanyak 0,36% atau setara 20.000 penduduk di Aceh menderita gangguan jiwa. Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki peran strategis, sarana dan prasarana yang relatif optimal, serta pusat pelayanan kesehatan juga masih menghadapi isu kesehatan jiwa dengan meningkatnya jumlah pasien hingga Mei 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan case study, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, anaisis dokumen serta observasi. Analisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang mengedepankan dua dimensi utama yakni Content of Policy dan Context of Implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Orang Dengan gangguan Jiwa di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya koordinasi beberapa instansi yang tertuang dalam SK, namun belum ada bentuk nyata sebagai hasil dari koordinasi tersebut. Beberapa program sudah dirancang dan dilaksanakan, namun kemudian terkendala oleh efisiensi anggaran dan terbatasnya kapasitas tenaga kesehatan jiwa dilapangan. Selain itu, tidak terintegrasinya kebijakan penanganan ODGJ di Kota Banda Aceh memicu beberapa instansi mengurangi perhatian pada isu kesehatan jiwa di Kota Banda Aceh.