Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Perspektif Siyāsah Māliyah Dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya)

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset publik untuk menunjang tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, pengelolaan BMD telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya lemahnya pengawasan dan penatausahaan aset daerah, seperti hilangnya sejumlah kendaraan dinas sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan serta bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya dan bagaimana tinjauan siyāsah māliyah terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta didukung oleh studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2023, terutama dalam aspek inventarisasi, pengawasan, dan pemanfaatan aset daerah. Ditinjau dari perspektif siyāsah māliyah, pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan prinsip syariah dalam pengelolaan aset daerah agar tercipta pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.