Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome (Studi Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)

Baby blues syndrome merupakan gangguan psikologis ringan yang dapat memengaruhi kondisi emosional seorang ibu setelah melahirkan, namun tidak serta-merta menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini; Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan. Kedua, bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam. Ketiga, bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman tindak pidana penganiayaan oleh ibu pengidap baby blues syndrome. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa salinan surat putusan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, ibu pengidap baby blues syndrome tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisi yang dialami tidak memenuhi ketentuan alasan penghapus pidana sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kondisi tersebut hanya menjadi faktor yang meringankan pidana. Kedua, Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kemampuan seseorang dalam memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta-fakta persidangan, keterangan ahli, dan visum et repertum psychiatricum, serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana penjara selama delapan tahun dinilai telah mencerminkan perlindungan terhadap anak sebagai korban sekaligus mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa.