Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor (Di Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serta kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues dalam penanganan bencana alam tanah longsor di Kecamatan Tripe Jaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya intensitas kejadian tanah longsor yang berulang di titik yang sama di Kecamatan Tripe Jaya pada periode 2023 hingga awal 2026, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap infrastruktur, mobilitas, dan kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan perannya dalam penanganan bencana tanah longsor melalui empat tahapan utama, yaitu mitigasi (pemetaan risiko, sosialisasi, dan pemasangan tanda peringatan), kesiapsiagaan (penyebaran informasi dan koordinasi dengan pemerintah desa), tanggap darurat (penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat, evakuasi korban, pembersihan akses jalan, dan distribusi logistik), serta pemulihan pascabencana (pendataan kerusakan, koordinasi rehabilitasi infrastruktur, dan pemantauan kondisi masyarakat terdampak). Namun demikian, pelaksanaan tugas BPBD masih menghadapi berbagai kendala, baik internal berupa keterbatasan anggaran, sarana, prasarana, dan alat berat, maupun eksternal berupa kondisi geografis wilayah pegunungan, akses jalan yang sulit, dan cuaca yang tidak stabil. Meskipun demikian, BPBD terus berupaya mengoptimalkan penanganan bencana melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta peningkatan kerja sama dengan TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPBD dalam penanganan bencana tanah longsor di Kecamatan Tripe Jaya telah berjalan sesuai fungsi kelembagaannya, namun masih memerlukan penguatan kapasitas, penambahan anggaran, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar penanggulangan bencana dapat berlangsung secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan