Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Area Terlarang di Kota Banda Aceh (Analisis Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Pelanggaran parkir di area terlarang merupakan persoalan serius yang mengganggu kelancaran lalu lintas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas pelanggaran parkir di area terlarang serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam dengan aparat Dinas Perhubungan, masyarakat dan pelanggar parkir, dan didukung oleh studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor: faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelanggaran parkir di area terlarang masih sering terjadi, berdasarkan data penegakan hukum yang di lakukan oleh petugas Dishub terdapat peningkatan pelanggaran di antara tahun 2024 2025, upaya penegakan hukum yang di lakukan Dishub masih kurang memiliki efek jera bagi pelanggar parkir di area terlarang, berdasarkan data penegakan hukum pihak dishub lebih mengutamakan upaya nonyustisial dari pada yustisial yang dinilai cukup membuat efek jera bagi pelanggar. Dapat disimpulkan yang bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di area terlarang di Kota Banda Aceh belum efektif, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan mengutamakan yustisial yang dapat mengurangi pelanggaran parkir di area terlarang serta di perlukan sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan.