Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Pengawasan Televisi Lokal

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam pengawasan isi siaran televisi lokal dan berjaringan dalam menghadapi dualitas tuntutan regulasi di Aceh serta mengidentifikasi faktor yang menghambat optimalisasi peran KPIA sebagai regulator, detektor, dan penjaga norma Syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi dengan delapan informan yang terdiri atas ketua KPIA dan komisioner KPIA, staf KPIA, manajemen TVRI Stasiun Aceh dan Aceh TV, akademisi, serta masyarakat. Analisis menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas melalui lima indikator, yaitu expectation, norm, performance, evaluation, dan sanction, dengan landasan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator expectation, KPIA diposisikan sebagai benteng kebudayaan yang diharapkan menjaga isi siaran sesuai karakteristik sosial, budaya, dan nilai Syariat Islam Aceh. Pada indikator norm, KPIA menyinkronkan norma nasional dengan kekhususan Aceh melalui penayangan azan lima waktu, Himne Aceh, dan penguatan konten lokal. Pada indikator performance, pengawasan dilakukan melalui monitoring, pengaduan, klarifikasi, teguran, dan rekomendasi dengan strategi zigzag serta sampling pada jam prime time. Pada indikator evaluation, terdapat evaluation gap akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, kelengkapan pengaduan, dan kesalahpahaman kewenangan. Pada indikator sanction, rekomendasi kelayakan perpanjangan IPP menjadi instrumen yang memiliki daya tawar kuat. Optimalisasi pengawasan memerlukan penguatan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan literasi media masyarakat.