Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patmb) Dalam Mendukung Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kabid DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Geuchik Gampong Laksana, Geuchik Gampong Lampoh Daya, dan kader PATBM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PATBM di Kota Banda Aceh telah berjalan melalui komunikasi dan koordinasi antara kader PATBM, pemerintah gampong, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, koordinasi penanganan kasus, serta penyampaian usulan dalam Musrenbang gampong. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan PATBM didukung oleh keberadaan kader dan pelatihan yang diberikan oleh DP3AP2KB, tetapi masih menghadapi keterbatasan anggaran yang menyebabkan frekuensi kegiatan belum optimal. Dari aspek disposisi, terdapat komitmen kader dan pemerintah gampong untuk tetap menjalankan kegiatan perlindungan anak meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, telah terdapat pembagian peran antara kader PATBM, pemerintah gampong, dan DP3AP2KB sehingga kegiatan pendampingan, pencegahan, koordinasi, dan penanganan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui penerimaan informasi, keterlibatan dalam kegiatan perlindungan anak, penyampaian masukan, serta kerja sama dengan kader dan pemerintah gampong. Faktor pendukung implementasi PATBM meliputi dukungan pemerintah gampong, kapasitas dan komitmen kader, pelatihan dari DP3AP2KB, koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, berkurangnya intensitas kegiatan, rendahnya penerimaan sebagian orang tua terhadap teguran atau pendampingan kader, serta masih adanya perilaku dan permasalahan sosial yang dihadapi anak. Dengan demikian, implementasi PATBM di Kota Banda Aceh telah memberikan kontribusi dalam mendukung kebijakan perlindungan anak melalui pendekatan berbasis masyarakat, meskipun keberlanjutan dan optimalisasi program masih membutuhkan penguatan dukungan anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat..