Strategi Politik Pemerintahan Daerah dalam Perlindungan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) di Kabupaten Nagan Raya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Bupati Nagan Raya dalam mengintervensi stabilisasi harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, mengkaji posisi dan peran pemerintah daerah dalam memediasi konflik kepentingan antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan petani sawit, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan faktor-faktor determinan yang memengaruhi efektivitas kebijakan stabilisasi harga TBS di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak pemerintah daerah (Dinas Perkebunan Nagan Raya), petani kelapa sawit, dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga stabilitas harga TBS dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, penyampaian informasi, dan mediasi antara petani dengan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga TBS secara langsung karena harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan harga Crude Palm Oil (CPO). Pemerintah juga menjalankan fungsi mediasi dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara petani dan pihak PKS dengan menjembatani komunikasi dan mencari solusi atas perbedaan kepentingan yang muncul dalam penentuan harga TBS. Berdasarkan analisis teori strategi politik Schroder, strategi yang diterapkan pemerintah daerah cenderung menggunakan strategi defensif yang bertujuan mempertahankan stabilitas kondisi ekonomi masyarakat dan melindungi kepentingan petani dari dampak fluktuasi harga TBS. Faktor pendukung utama adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, petani, dan pihak PKS. Adapun faktor penghambat yang paling dominan adalah pengaruh mekanisme pasar global terhadap harga TBS, perbedaan kepentingan antara petani dan perusahaan, perubahan kondisi pasar yang berlangsung cepat, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan harga secara langsung.