Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Keterlambatan Pada Pengirimaan Objek Transaksi Di Ekspedisi Shopee Exress Menurut Akad Dhaman Dan UU Nomor 30 Tahun 1999

Perkembangan transaksi elektronik meningkatkan ketergantungan masyarakat pada jasa ekspedisi, salah satunya adalah Shopee Express. Namun, keterlambatan pengiriman masih kerap terjadi dan menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga dikategorikan sebagai wanprestasi. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bentuk tanggung jawab hukum Shopee Express atas keterlambatan pengiriman, mekanisme pemberian kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, serta kesesuaian mekanisme tersebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta prinsip akad dhaman al-‘aqd dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak Shopee Express dan konsumen yang mengalami keterlambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee Express memikul tanggung jawab hukum penuh berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta konsep dhaman al-‘aqd, dengan mekanisme kompensasi berjenjang mulai dari Garansi Tepat Waktu, Pusat Bantuan, hingga mediasi, yang secara formal telah sesuai, namun belum menjangkau kerugian immateriil konsumen. Penelitian ini menyarankan agar Shopee Express mengembangkan skema kompensasi yang lebih komprehensif dan transparan, serta agar pembuat kebijakan memperluas penafsiran Pasal 19 UUPK guna mencakup pemulihan kerugian nonfinansial konsumen.