Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

ABSTRAK Penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie merupakan permasalahan yang masih berlangsung dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan terhadap aktivitas penambangan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Pidie, Dinas ESDM Aceh, masyarakat, penambang, aparatur gampong, dan WALHI Aceh. Analisis penelitian menggunakan teori peran Biddle dan Thomas yang meliputi indikator harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi, serta teori pengawasan Robbins dan Coulter yang mencakup penetapan standar, pengukuran, perbandingan, dan tindakan korektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan melalui sosialisasi, pemasangan papan larangan, patroli, razia, koordinasi lintas sektor, serta upaya legalisasi pertambangan rakyat. Namun, pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal. Pengukuran dan pemantauan masih bersifat insidental, sedangkan sanksi belum memberikan efek jera sehingga aktivitas pertambangan kembali berlangsung setelah penertiban. Faktor penghambat meliputi ketergantungan ekonomi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi geografis, kurangnya koordinasi antarinstansi, kebocoran informasi razia, keberadaan pemodal tambang, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal belum optimal. Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pengawasan, percepatan legalisasi pertambangan rakyat, penegakan hukum konsisten, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat secara berkelanjutan di Geumpang. Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pengawasan, Penambangan Emas Ilegal, Geumpang, Pidie.