Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Baliho Ilegal

Penertiban baliho ilegal merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan penyelenggaraan baliho yang tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, keberadaan baliho ilegal masih ditemukan di berbagai titik sehingga perlu dikaji efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, DPMPTSP, pengusaha baliho, dan masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas kebijakan Nakamura dan Smallwood, yang meliputi pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan masyarakat, daya tanggap pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh telah berjalan cukup efektif, ditunjukkan oleh terlaksananya pengawasan dan penertiban secara berkala, koordinasi antarinstansi yang baik, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap ketertiban ruang publik, serta adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap perizinan, keterbatasan sarana pendukung, kondisi teknis pembongkaran baliho, serta perlunya penguatan koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan sinergi antarinstansi diperlukan agar efektivitas kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan.