Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki status gizi peserta didik melalui pemberian makanan bergizi di lingkungan sekolah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Landasan hukum pelaksanaan program ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang penerapannya sudah berjalan di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Kendati perkembangan pelaksanaannya tergolong positif, sejumlah kendala masih dijumpai, di antaranya sarana pendukung yang terbatas, koordinasi antarpelaksana yang belum berjalan optimal, hingga masih perlunya pemahaman masyarakat terhadap tujuan sekaligus manfaat program tersebut ditingkatkan. Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian ini ialah menelaah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sekaligus memetakan faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaannya. Adapun metode yang dipakai bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sementara datanya dihimpun lewat observasi, wawancara, serta dokumentasi. Untuk kegiatan analisis, peneliti berpijak pada teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang mencakup enam aspek, yakni standar dan sasaran kebijakan sebagai acuan utama, ketersediaan sumber daya, pola komunikasi antarorganisasi yang terbangun, karakteristik dari organisasi pelaksana, disposisi yang dimiliki para pelaksana, hingga kondisi sosial, ekonomi, serta politik yang melingkupinya. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Montasik sudah terlaksana dengan cukup baik. Capaian tersebut ditopang oleh terjalinnya kerja sama yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pelaksana teknis, pihak sekolah, puskesmas setempat, pemerintah daerah, hingga masyarakat yang turut mendukung jalannya program. Kendati begitu, sejumlah hambatan tetap ditemukan, mulai dari fasilitas pendukung yang terbatas, kapasitas sumber daya manusia bidang gizi yang masih perlu diperkuat, sampai sosialisasi kepada masyarakat yang belum merata. Berdasarkan kondisi itu, dibutuhkan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kompetensi para pelaksana, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih memadai supaya penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mampu berjalan secara lebih efektif, optimal, dan berkelanjutan.