Perlindungan Hak Ekonomi Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyyah Kelas I-A Banda Aceh

Artikel ini membahas dan mengeksplorasi isu perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian di Banda Aceh, yang dalam praktiknya sering menghadapi berbagai hambatan dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Kajian ini berfokus pada tiga tujuan utama: pertama, mengetahui konsep fiqh muamalah tentang hak ekonomi anak setelah perceraian; kedua, menganalisis implementasi perlindungan tersebut dalam praktik dan putusan Mahkamah Syar’iyyah Kelas I-A Banda Aceh; dan ketiga, menganalisis perlindungan hak ekonomi anak dalam perspektif fiqh muamalah yang menghubungkan norma agama dengan hukum positif serta realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metodologi studi hukum dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat kualitatif dan berbasis pada kondisi alamiah, dengan tiga pendekatan yaitu case approach, conceptual approach, dan statute approach, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan utama: pertama, fiqh muamalah menegaskan kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain anak pasca perceraian sebagai kewajiban agama yang mengikat; kedua, implementasi di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh memperlihatkan adanya putusan yang jelas serta mekanisme mediasi, meskipun masih terdapat kendala pada kapasitas ekonomi dan komunikasi orang tua; ketiga, analisis fiqh muamalah menekankan bahwa perlindungan hak ekonomi anak merupakan kewajiban hukum, moral, dan sosial yang harus ditegakkan secara bersamaan demi kesejahteraan anak dan masyarakat