Analisis Kebijakan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas Di Indonesia

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pemenuhan hak secara setara meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Implementasi kebijakan publik di berbagai daerah juga belum berjalan secara merata sehingga masih ditemukan kesenjangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data diperoleh dari artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun 1997-2026 melalui ScienceDirect, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah yang berbeda di setiap daerah, karakteristik kebijakan yang telah memiliki regulasi cukup komprehensif, serta lingkungan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan koordinasi antarinstansi. Keberhasilan implementasi didukung oleh kolaborasi lintas sektor, pelibatan penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan layanan publik yang aksesibel. Sementara itu, tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan infrastruktur yang aksesibel, pelaksanaan layanan publik yang belum sepenuhnya optimal, koordinasi lintas sektor, serta masih adanya stigma terhadap penyandang disabilitas.