Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh

Balap liar di Kota Banda Aceh masih menjadi permasalahan yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan, aktivitas balap liar masih terjadi sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi pemangku kepentingan serta kendala yang dihadapi dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Polresta Banda Aceh, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, serta masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan analisis partisipasi menggunakan teori David Wilcox yang terdiri dari lima indikator, yaitu memberi informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama, dan mendukung kepentingan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar telah terlaksana, tetapi secara keseluruhan belum optimal. Indikator memberi informasi dan bertindak bersama telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, penyampaian informasi melalui media dan baliho, patroli rutin, operasi gabungan, penertiban, serta koordinasi antarinstansi. Masyarakat juga berpartisipasi dengan memberikan informasi mengenai lokasi yang sering digunakan untuk balap liar. Sementara itu, indikator konsultasi, pengambilan keputusan bersama, dan mendukung kepentingan komunitas belum terlaksana secara optimal karena konsultasi masih bersifat situasional, masyarakat belum terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, serta belum tersedia program pembinaan dan kegiatan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, khususnya remaja. Kendala yang dihadapi meliputi belum optimalnya penyebaran informasi, belum adanya mekanisme konsultasi yang berkelanjutan, terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat khususnya remaja, luasnya wilayah pengawasan, serta belum tersedianya program pembinaan atau wadah kegiatan positif bagi remaja.