Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata (Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Babah Kuala, serta menganalisis dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling, terdiri dari aparatur gampong, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan wisatawan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengacu pada model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Gampong Mon Ikeun tergolong baik, tercermin dari empat bentuk partisipasi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga terlibat dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan, perancangan sistem tiket masuk, serta kesepakatan bersama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan pantai. Dari sisi dampak, pengembangan wisata memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, antara lain peningkatan pendapatan keluarga dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor kuliner, akomodasi, penyewaan alat selancar, serta pengelolaan parkir. Meskipun demikian, dampak ekonomi tersebut belum dirasakan secara merata akibat keterbatasan modal usaha, kurangnya pelatihan pengelolaan wisata, serta lemahnya koordinasi antarwarga. Penelitian ini merekomendasikan perluasan ruang pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan pelatihan usaha, serta dukungan pemerintah daerah berupa akses permodalan dan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.