Politik Uang sebagai Bentuk Risywah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Bawaslu Kota Banda Aceh)

Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau materi dalam proses pemilu yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut berkaitan dengan konsep risywah, yaitu pemberian sesuatu untuk memengaruhi keputusan pihak lain demi memperoleh kepentingan tertentu. Penelitian ini membahas bagaimana politik uang dikategorikan sebagai risywah dalam perspektif hukum pidana Islam serta bagaimana implikasi dan penanganan hukumnya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di BAWASLU Kota Banda Aceh serta dianalisis menggunakan konsep risywah dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang memiliki unsur yang sejalan dengan risywah karena terdapat pemberian atau janji pemberian materi untuk memengaruhi pilihan politik. Dalam hukum pidana Islam, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak termasuk hudud maupun qisas. Penanganannya menghadapi kendala pembuktian, keterbatasan saksi dan alat bukti, transaksi digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.