Tinjauan Hukum terhadap Praktik Penyewaan Rumah KPR Bersubsidi Berdasarkan Perspektif Peraturan Menteri PUPR No. 26 Tahun 2016 dan Akad IMBT.

Praktik penyewaan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi masih ditemukan di masyarakat, salah satunya di Perumahan Green Garden, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana sebagian penerima manfaat menyewakan rumah subsidi kepada pihak lain. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik penyewaan rumah KPR Bersubsidi, bagaimana ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2016 dan konsep Al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk dalam mengatur pemanfaatannya, serta bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan rumah KPR Bersubsidi dilakukan karena perpindahan domisili akibat pekerjaan, kepemilikan tempat tinggal lain, perubahan kondisi ekonomi, dan kebutuhan tambahan pendapatan. Pendapatan sewa digunakan sebagian penerima manfaat untuk membantu pembayaran angsuran KPR dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2016, rumah KPR Bersubsidi wajib dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan hanya dapat disewakan dalam keadaan tertentu, termasuk karena pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam perspektif IMBT, pemanfaatan objek akad harus sesuai dengan tujuan akad dan ketentuan yang disepakati para pihak. Berdasarkan tinjauan hukum, praktik penyewaan rumah KPR Bersubsidi di Perumahan Green Garden yang dilakukan tanpa memenuhi keadaan dan persyaratan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 52 tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan rumah subsidi, sedangkan penyewaan yang memenuhi keadaan dan persyaratan pengecualian diperbolehkan.