Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Perspektif Hak Al-Murur

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh masih menjadi persoalan karena sebagian PKL menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan sehingga mengganggu ketertiban dan hak masyarakat dalam menggunakan jalan. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, yaitu strategi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menertibkan PKL, penertiban berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, serta penertiban dalam perspektif Ḥak al-Murūr. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penertiban PKL dan menganalisisnya berdasarkan Qanun serta perspektif Ḥak al-Murūr. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban dilakukan melalui sosialisasi, teguran, surat peringatan, pengawasan, pembongkaran, serta pengamanan atau penyitaan barang dagangan. Penertiban tersebut memiliki dasar kewenangan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 dan diperlukan untuk menjaga ketertiban serta melindungi hak masyarakat dalam menggunakan jalan dan trotoar sesuai dengan prinsip Ḥak al-Murūr. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat PKL yang kembali berjualan setelah ditertibkan.