Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh PLTU Pangkalan Susu Perspektif Al-Shulthah Al-Tandfiziyah

Pengawasan pemerintah Daerah terhadap pencemaran lingkungan merupakan instrumen penting dalam menjamin kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Operasional PLTU Pangkalan Susu berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mata pencaharian nelayan dan petani di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat terhadap pencemaran lingkungan oleh PLTU Pangkalan Susu, serta perspektif Al-Shulṭah al-Tanfīdziyyah. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 kemudian dilanjutkan dengan perubahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pemerintah dalam melakukan pengawasan. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta luas wilayah pengawasan, dan belum optimalnya koordinasi antar instansi. Dalam perspektif Al-Shulṭah al-Tanfīdziyyah, Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan pengawas hukum, tetapi tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang lebih konsisten untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup.