Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues

Ketimpangan gender masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan di Indonesia. Pemerintah merespons persoalan tersebut melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 sebagai upaya untuk memasukkan perspektif gender dalam berbagai tahapan kebijakan dan pembangunan. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan jenis kelamin pada periode 2020–2024 masih memperlihatkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2024, IPM laki-laki mencapai 74,91, sedangkan perempuan berada pada angka 67,48. Di Kabupaten Gayo Lues, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada periode yang sama juga masih rendah, yaitu sekitar 5 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan regulasi belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan PUG di Kabupaten Gayo Lues serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan yang berasal dari DP3AP2KB, BAPPEDA, Gender Focal Point, aktivis gender, tokoh adat, dan masyarakat yang menjadi sasaran program. Analisis penelitian menggunakan Contextual Interaction Theory (CIT), yang melihat motivasi, informasi atau kognisi, serta kekuasaan dan sumber daya sebagai karakteristik utama aktor yang memengaruhi proses interaksi dan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUG di Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan, tetapi penerapannya belum merata pada ketiga karakteristik tersebut. Dari sisi motivasi, terdapat perbedaan antara dorongan moral dan pribadi pada DP3AP2KB dengan kecenderungan OPD lainnya yang lebih didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan formal. Pemahaman mengenai konsep dan instrumen teknis PUG juga masih lebih banyak dikuasai oleh lembaga penggerak dan belum tersebar secara merata di lingkungan birokrasi maupun masyarakat. Sementara itu, keterbatasan anggaran dan kewenangan Gender Focal Point menjadi faktor yang cukup kuat dalam membatasi pelaksanaan PUG. Penelitian ini turut menemukan hambatan pada konteks spesifik, struktural, dan luas, termasuk pengaruh tatanan adat Jema Opat yang secara selektif membatasi ruang partisipasi perempuan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi daerah, peningkatan kemampuan teknis aparatur, pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada Gender Focal Point, serta pelibatan tokoh adat secara strategis untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan PUG di Kabupaten Gayo Lues.