Wewenang diskominfotik kota banda aceh dalam pemantauan dan evaluasi perspektif sulthah tanfidziyyah

Fenomena pelanggaran etika komunikasi di media sosial dan ruang publik di Kota Banda Aceh yang menerapkan syariat Islam telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kemerosotan moral publik. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi guna menjaga kondisi komunikasi publik agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kewenangan teknis maupun kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi wewenang Diskominfotik dalam pemantauan dan evaluasi etika komunikasi publik, memahami tantangan yang dihadapi, dan menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif sulthah tanfidziyyah. Metode penelitian jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan. Hasil penelitian menunjukkan Diskominfotik secara aktif memantau dinamika komunikasi di media sosial, mengelola pengaduan masyarakat melalui sistem SP4N LAPOR, serta melakukan evaluasi kebijakan komunikasi publik. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan langsung untuk penindakan di ruang publik dan kewenangan pemblokiran konten sepenuhnya dipegang Kominfo Pusat. Selain itu, tantangan sosial berupa degradasi moral dan penyalahgunaan argumen HAM turut menghambat efektivitas pengawasan. Kendala anggaran juga menghambat pengembangan teknologi monitoring secara optimal. Kesimpulannya, fungsi pemantauan dan evaluasi Diskominfotik di Kota Banda Aceh merupakan manifestasi peran sulthah tanfidziyyah yang penting dalam menjaga kemaslahatan umat. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu penguatan literasi digital berbasis nilai Islam, regulasi lokal yang mendukung.