Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Di Aceh

Dualisme regulasi halal di Aceh antara regulasi nasional dan daerah menimbulkan ketidaksinkronan tidak hanya secara normatif, melainkan juga tata kelola sistem jaminan produk halal, terutama pada aspek kewenangan, prosedur sertifikasi, kelembagaan, dan pengakuan label halal. Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum, inefisiensi layanan, serta hambatan akses pasar bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis hierarkis dan hubungan antara Qanun SJPH dan UU JPH, mengidentifikasi perbedaan desain pengaturan, mengkaji respon pelaku usaha, serta merumuskan model harmonisasi tata kelola. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yuridis empiris, dan normatif konseptual, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Qanun SJPH secara hierarki berada di bawah UU JPH, namun belum berfungsi optimal sebagai bayān, sehingga memunculkan fragmentasi tata kelola dan ketidakpastian hukum. Perbedaan desain Qanun SJPH dan UU JPH dikarenakan ketidaksinkronan regulasi yang melahirkan dualisme kewenangan, disparitas prosedur, dan inefisiensi sistem sertifikasi halal. Dualisme tata kelola halal membentuk kepatuhan pelaku usaha yang pragmatis, meningkatkan biaya transaksi, membatasi akses pasar, dan menurunkan daya saing usaha. Penelitian ini menghasilkan model harmonisasi integratif melalui sinkronisasi regulasi, integrasi tata kelola, dan mekanisme pengakuan timbal balik guna menciptakan sistem halal yang efektif, pasti, dan efisien.