Peran Kantor Wilayah Kementerian Haji Dan Umrah Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Umrah Di Provinsi Aceh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus penipuan maupun keberadaan travel ilegal tanpa izin resmi dalam penyelenggaraan umrah di Provinsi Aceh, yang meskipun sama-sama merugikan jamaah merupakan dua persoalan berbeda yang menuntut pendekatan pengawasan yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat Kanwil, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), tokoh agama, dan jamaah umrah. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan teori peran Biddle dan Thomas serta teori pengawasan Siagian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanwil telah menjalankan peran normatif melalui pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan administratif, serta peran aktual melalui monitoring, pemeriksaan administrasi, koordinasi, dan pemanfaatan media komunikasi. Pengawasan dilaksanakan secara preventif, aktif, pasif, dan represif sesuai kewenangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kewenangan, keberadaan travel tidak berizin, rendahnya partisipasi masyarakat, dan transisi kelembagaan. Penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap jamaah umrah. Kata Kunci: Peran, Pengawasan, Penyelenggaraan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah, Provinsi Aceh.