Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh

Konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung selama hampir tiga dekade telah meninggalkan dampak multidimensional bagi masyarakat, khususnya terhadap kelompok korban salah sasaran yang menjadi objek kekerasan aparat negara tanpa keterlibatan langsung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kehidupan korban salah sasaran pasca Konflik Aceh serta menganalisis bentuk rehabilitasi yang telah dan belum diterima setelah penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang merupakan korban salah sasaran di wilayah sekitar Rumoh Geudong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para korban masih mengalami dampak berkepanjangan berupa trauma psikologis, luka fisik, kehilangan anggota keluarga, keterpurukan ekonomi, serta stigma sosial. Meskipun pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan seperti BPJS prioritas, PKH, serta bantuan ekonomi terbatas melalui program sosial, namun bentuk penanganan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai rehabilitasi atau reparasi yang menyentuh aspek pemulihan hak korban secara menyeluruh. Pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih bersifat administratif dan belum memenuhi prinsip keadilan transisional sebagaimana konsep restorative justice yang menekankan pemulihan fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan moral secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rehabilitasi korban salah sasaran pasca damai Aceh masih belum optimal dan membutuhkan komitmen politik serta mekanisme hukum yang jelas, termasuk pendataan, pengakuan resmi, restitusi, konseling trauma, hingga pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik.