PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna)

Penelitian ini membahas pemenuhan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan mengkaji Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna. Restitusi merupakan instrumen pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, meliputi kerugian materiil, immateriil, dan kehilangan penghasilan potensial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data utama berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna, serta didukung hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijatuhi uqubat penjara selama 185 bulan, tetapi amar putusan tidak memuat pertimbangan mengenai restitusi bagi korban. Secara formal, kondisi tersebut disebabkan tidak adanya permohonan restitusi dari korban atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Qanun Jinayat. Namun, penelitian menemukan bahwa persoalan tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya peran aktif hakim dalam memberikan informasi mengenai hak restitusi kepada korban anak yang berada dalam posisi rentan. Kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan korban, perspektif maqāṣid al-syarī’ah, dan arah kebijakan hukum acara pidana sebagaimana tercermin dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme restitusi melalui pedoman penilaian kerugian, pemberian informasi secara aktif, serta penguatan pendampingan hukum dan psikososial bagi korban anak agar pemenuhan hak korban dapat terlaksana secara efektif.