Pengelolaan Objek Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Alsi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Dalam Prespektif Siyasah Maliyah

Pengelolaan objek wisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian fiskal pemerintah daerah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi optimalisasi sektor pariwisata sebagai sumber PAD melalui pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah. Dalam perspektif siyasah maliyah, pengelolaan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan kemaslahatan, agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam konteks pengelolaan objek wisata. Hasil kajian Menggambarkan adanya harmonisasi antara regulasi yang berlaku secara nasional dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam dalam hal tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.