Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Peradilan adat di Aceh merupakan sistem peradilan lokal yang diakui keberadaannya dan dipraktikkan secara turun temurun untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Dewasa ini, peradilan adat mengalami dinamika akibat perubahan sosial, politik, dan hukum yang turut mempengaruhi eksistensi dan efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks tersebut, pemberlakuan Undang-Undang Desa membuka peluang bagi penguatan eksistensi peradilan adat melalui penguatan otonomi desa dan kelembagaan adat. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya terwujud karena pembangunan gampong masih lebih diprioritaskan pada penguatan ekonomi dan infrastruktur. Meskipun demikian, peradilan adat tetap eksis dan dan dipercaya masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi peradilan adat di Aceh dan efektivitasnya pasca pemberlakuan UndangUndang Desa. Fokus penelitian meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bentuk kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa, efektivitasnya, serta implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap efektivitas peradilan adat di Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui pendekatan sosiologis dan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Lhokseumawe. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, eksistensi peradilan adat di Aceh memiliki dasar legitimasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Legitimasi tersebut bertumpu pada nilai keadilan, kebersamaan, perpaduan ajaran Islam dan adat yang berkembang dalam struktur sosial masyarakat, serta pengakuan keberadaannya dalam sistem hukum negara melalui keistimewaan Aceh yang diperkuat dengan berbagai qanun. Keseluruhan landasan tersebut menempatkan peradilan adat sebagai wujud keadilan restoratif (restorative justice) yang bekerja dalam kerangka pluralisme hukum terintegrasi. Kedua, kelembagaan peradilan adat tersusun secara teritorial melalui peradilan adat gampong sebagai tingkat pertama dan mukim sebagai tingkat banding, dengan variasi struktur sesuai karakteristik masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui mekanisme suloh yang menekankan pendekatan perdamaian dan musyawarah, penetapan putusan berdasarkan kesepakatan bersama, dan rekonsiliasi sosial untuk memulihkan hubungan para pihak sebagai perwujudan keadilan restoratif komunal. Ketiga, efektivitas peradilan adat berada pada kategori efektif parsial. Berdasarkan analisis terhadap lima belas kasus, efektivitas tersebut belum sepenuhnya didukung oleh substansi hukum yang adaptif terhadap karakter hukum adat yang fleksibel, struktur hukum yang belum sepenuhnya memadai terutama dalam kapasitas pemangku adat, relasi dan dukungan kelembagaan, serta budaya hukum yang menunjukkan variasi dalam dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas peradilan adat belum berlangsung secara merata dan konsisten. Keempat, Undang-Undang Desa memberikan peluang bagi penguatan posisi gampong melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, tetapi dalam implementasinya belum diikuti dengan kebijakan dan program yang secara langsung memperkuat fungsi peradilan adat. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan implementasi Undang-Undang Desa dengan kekhususan Aceh sebagai daerah istimewa, serta perlunya penguatan gampong secara terpadu berdasarkan kewenangan struktural dan kultural, terutama melalui penguatan kelembagaan adat dan fungsi penyelesaian sengketa.